Pembangunan Kereta Gantung di Candi Prambanan Harus Diperhitungkan

12-10-2020 / KOMISI VI
Tim kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI saat meninjau Candi Prambanan yang berada di Kabupaten Sleman, ke Yogyakarta, Jumat (9/10/2020). Foto : Ria/Man

 

Saat bertemu dengan tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Yogyakarta, Jumat (9/10/2020), Direktur Utama PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (persero) Edy Setijono mengusulkan agar Candi Prambanan yang berada di Kabupaten Sleman, memiliki kereta gantung atau cable car sebagai sarana penunjang pariwisata.

 

Menurutnya pengembangan kompleks Candi Prambanan menjadi sangat penting, mengingat jarak antar candi yang cukup jauh akan berdampak pada sisi ekonomi karena pengunjung yang berdatangan tersebar dan tidak satu arah. "Semua sebaiknya terkoneksi dalam satu arah penataan. Kami perlu dukungan Komisi VI DPR RI dalam pengembangan ini," kata Edy. 

 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mendukung niat PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko untuk membangun cable car. Namun ia meminta agar pembangunan cable car diperhitungkan secara matang mulai dari dampak hingga profit investasi pembangunan kereta gantung tersebut. "Kebutuhan untuk membangun cable car itu sekitar Rp 2 triliun. Dari investasi itu kami menanyakan berapa target untuk mendatangkan wisatawan, bagaimana profitnya," ucap Aria Bima. 

 

Aria Bima menjelaskan, PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko sudah pasti memiliki rencana strategis sebagai garda terdepan pemerintah dalam mewujudkan Candi Borobudur, Prambanan dan Kawasan Ratu Boko sebagai destinasi wisata kelas dunia. Hal ini sangat didukung oleh Komisi VI DPR RI. "Kalau cable car bisa mendorong TWC menjadi pusat peribadatan umat Buddha dunia, kami sangat mendorong," tegasnya. 

 

Sedangkan Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon mengungkapkan, pengembangan kawasan merupakan hal yang dibutuhkan di sektor pariwisata dalam meningkatkan jumlah pengunjung.  Namun, pada pelaksanaannya, pihak pengembang hendaknya memperhatikan  dampak sosial dan lingkungan. "Pembangunan cable car dan pengembangan kawasan harus memperhatikan dampaknya. Selain itu PT TWC juga perlu memperhitungkan profit dari investasi tersebut," tandasnya. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...